tata naskah dinas pemerintah daerah terbaru. pendahuluan; b. tata naskah dinas pemerintah daerah terbaru

Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah an Gampong ; Mengingat : 1. Kota Pekanbaru. NASKAH DINAS - ADMINISTRASI. Tanggal: 31 Juli 2023:. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April. 068 Komputerisasi / Siskomdagri. 3 Alamat kantor 065. Glosarium. ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu didukung dengan adanya kecepatan data dan informasi berupa tata naskah dinas. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati. bahwa untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu pedoman penyelenggaraan tata. Daerah Kota Medan, Anton Syahputra. Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 2 5. [/box] 11. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; c. ABSTRAK: a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok. 43 TH. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. ABSTRAK: Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar Pelayanan Minimal Desa, perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata. 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3215 NO. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Download Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Pemda PDF. permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah. Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah. administrasi penyelenggaraan Naskah Dinas Pemerintah Daerah. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah. TEU Badan. [email protected]. 17. 2016. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMEN-KP/2019. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan tata naskah dinas. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017. MEDIABRITA - Download Lengkap Kode Surat Desa Terbaru di Desa. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata. Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti; c. Nomor Peraturan: 3: Tahun Peraturan: 2021: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat Penetapan: DKI Jakarta: Tanggal Penetapan: 29 Januari 2021: Tanggal. Itulah yang dapat kami bagikan terkait permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah terbaru. Translate B. SULAWESI SELATAN NO. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip. 3. Pergub. Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;; Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak. CONTOH 17. c. Undang -Und ang Nomor 4 Tahun 2002 tentang P embentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Inggris Translate B. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 20053. 1953, kemendagri. Instansi. go. Kerja Sama Daerah. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN. (2) Sistematika. TATA CARA PENOMORAN NASKAH DINAS POLA BARU A. Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun. Penyelenggara Kegiatan Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan. pembuatan Naskah Dinas; c. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sudah disesuaikan dengan peraturan / keputusan Instansi yang bersangkutan, sehingga sudah dapat implementasikan sesuai kebutuhan dan peraturan / keputusan / ketentuan yang berlaku. 3. Lampiran adalah bahan keterangan yang disertakan pada surat asli sebagai bukti,. 4. 123, Medan. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen resmi yang mengatur tentang jenis, bentuk, isi, dan tata cara penyusunan naskah kepegawaian PNS. Permendagri No 54 Tahun 2009 Ttg Tata Naskah Dinas PemdaPERMENDAGRI No. tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Pertama, fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar-instansi pemerintah. (Permendagri) tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54. ABSTRAK: a. (1) Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 TahunBeberapa ketentuan biasanya terdapat kesamaan di beberapa Kabupaten/Kota, hal ini karena biasanya konsideran dari peraturan tentang tata naskah dinas di desa yang dikeluarkan bupati/walikota adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berlaku. T. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. 2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pencabutan. Di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis naskah dinas, yaitu : (1) Naskah Dinas arahan; (2) Naskah Dinas. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang. Nomor: 55. 17. Pasal 5 (1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. 2 Stempel 065. PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN SMA NEGERI 1 MEDAN Jl. Kop naskah Dinas, Sekretariat Daerah PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SEKRETARIAT DAERAH Jalan Takawa, Gcdung A, 93754. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada instansi pemerintah. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. tentang: pedoman tata naskah dinas : lihat selengkapnya : nomor: 71/ 2016 : tentang: kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata. Beranda. 2004 ttg pemerintahan daerah. Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 . Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tanggal Peraturan -. Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 2 Prov. perubahan atas peraturan bupati pesisir selatan nomor 6 tahun 2017 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir selatan: berlaku: 311:. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artikel Terbaru. Peraturan ini berisi tentang jenis, bentuk, format, penomoran, penandatanganan, penggunaan kop surat dan cap dinas, serta penyimpanan dan pengarsipan naskah di BKN. 18 September 2023. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang sudah tidak. Naskah Dinas pengaturan; b. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. PP 2020. Perbup No. 0 KiB)54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan; : 1. 76, B D 201 8/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri T. 24 Tahun 2009 TTG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; c. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 11. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pta Jawa Barat. download: produk hukum daerah terbaru. 260: 15: 2017:. tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 13. penerbitan Naskah Dinas oleh Pejabat Negara, Aparatur Pemerintah baik di Pusat dan di Daerah, dan oleh Kepala Perwakilan RI di. Naskah Dinas arahan; b. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. Kota. Aplikasi ini membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi peraturan dan dokumentasi hukum lainnya yang. Subjek. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. Jenis Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. PP 2016. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. 1. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Adapun Naskah Dinas arahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) terdiri atas: a). 2020/No. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. perkembangan terbaru terkait peraturan perundang-undangan nasional. Subjek. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Tata Naskah Dinas Elektronik; b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 7. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan,. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. ABSTRAK : Pergub No. 14 September 2023. Tampilkan Tahun. Pasal 5 (1)Azas Tata Naskah Dinas meliputi: a. PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tata Naskah Dinas diTujuan tata naskah dinas adalah sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan tata naskah dinas. September. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi ABSTRAK: a. Beranda. Demikianlah yang bisa saya share Kode Nomor Surat Dinas Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah . Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2023 Tentang Pakaian Dinas. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama Perangkat. Mengingat ketentuan: 1. Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta: Berlaku: DETAIL: PDF: 164: 225:. pembuatan naskah dinas; c. Abdul Aziz Singkawangrapat koordinasi jdih dengan kemendagri dan pemerintah daerah 2537 view kamis, 07 jul 2022, 10:18:05 wib. Keputusan Gubernur No 260 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak Provinsi Malut. Selanjutnya terkait regulasi di daerah sebagai sebagai turunannya dilakukan penyesuaian. Jenis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN KUBU RAYA. Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pedoman penyusurian Tata Naskah Dinas bagi lembaga Mengingat - 2 - negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daera ,. NOTA DINAS. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan tata. Ketentuan pembuatan naskah dinas secara khusus diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tematik. Judul. Menteri Dalam Negeri, pada 12 September 2022 menetapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2017 TENTANG (LAMPIRAN) PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 3928 NO. 4. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017. salinan perwal nomor 49 tahun 2011 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kota malang (2) (1. Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH: Detail Dokumen. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan. jabatan atau Perangkat Daerah. Informasi Aktivitas dan kegiatan JDIH Kota Batu. lingkungan pemerintah daerah; rm. U Badan: Provinsi Lampung: Sumber: BNRI 2023 (144); 75hlm: Tempat Terbit: Bandarlampung:. Tanggal: 07 Agustus 2023:Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Sebagaimana diketahui Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk menggantikan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1360);. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. No. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - ARSIP - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STANDAR/PEDOMAN.